Rangkuman Demokrasi Terpimpin

                                     

Masa Demokrasi Terpimpin 

         (5 Juli 1959 – 11 Maret 1966)

Merupakan bentuk pelaksanaan dari dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang berisi:

1.  Pembubaran badan konstitiante

2. UUDS 1950 tidak berlakunya kembali UUD 1945

3. Dibentuk MPRS dan DPAS

Penyebab Konstituante Gagal Menyusun Undang-Undang Dasar Baru

Sebab Khusus: 

       Fraksi-fraksi yang ada di dewan Kontituante hanya mengurus kepentingan partai atau golongannya saja.

Sebab Umum:

1. Dilaksanakannya sistem Demokrasi Liberal yang menganut banyak partai dan melaksanakan sistem               pemerintahan parlementer.

2. Sering terjadinya pergantian pemerintahan (kabinet) yang terus-menerus.

3.  Munculnya gerakan separatis di daerah-daerah (misal Pemberontakan PRRI-Semesta)

Solusi:

   Pada tanggal 21 Februari 1957, Presiden Soekarno menyampaikan gagasannya yang disebut dengan Konsepsi Presiden yang berisi:

1. Membentuk Kabinet Gotong Royong yang didukung oleh semua partai, berintikan PNI, Masyumi,                 NU dan PKI (Kabinet empat kaki)

2. Membentuk Dewan Nasional yang beranggotakan wakil-wakil golongan fungsional sebagai badan                 penasehat bagi pemerintah

Reaksi:
Muncul penolakan atas munculnya Konsepsi Presiden dari beberapa partai antara lain: Masyumi, PSII, Partai Katholik, Partai Rakyat Indonesia

Alasan:

1. Perubahan ketatanegaraan merupakan wewenang konstitusi

2. Tidak mau bekerjasama dengan PKI dalam pemerintahan karena PKI pernah memberontak pada peristiwa PKI Madium 1948

Karena tidak mencapai penyelesaian yang nyata, muncul gagasan untuk kembali ke UUD 1945 dari kalangan ABRI maka pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden yang isi pokoknya sebagai berikut:

1) Penetapan Pembubaran Konstituante

2) Penetapan berlakunya kembali UUD 1945 sebagai UUD Negara Republik Indonesia 

    dan tidak berlakunya UDS 1950

3) Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu sesingkat-singkatnya

Hakikat Demokrasi Terpimpin

Demokrasi yang didasarkan pada sila ke-4 Pancasila: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyarawatan/perwakilan”. Namun dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan konsep, karena kata Terpimpin diartikan sebagai Terpimpin menurut kehendak Presiden Soekarno, sehingga Soekarno diberi gelas Pemimpin Besar Revolusi (PBR).

Akibat Pelaksaan Demokrasi Terpimpin Terjadi Penyimpangan dalam Beberapa Bidang:

A. Bidang Politik

1)      Membubarkan DPR hasil pemilihan umum 1955 dengan dasar Penpres No. 3/1959 dan membentuk DPR-GR (Gotong Royong) dengan dasar Penpres No. 4/1960 pada 24 Juni 1959. Tugas DPR-GR:

a.       Melaksanakan Manipol (Manifesto Politik)

b.      Merealisasikan amanat penderitaan rakyat (Ampera)

c.       Melaksanakan demokrasi terpimpin

2)      Membubarkan MPR dan membentuk MPRS dengan dasar Penetapan Presiden No. 2 tahun 1959

3)      Membubarkan DPA  dan membentuk DPAS dengan dasar Penetapan Presiden No. 3 tahun 1959

4)      Pidato presiden 17 Agustus 1959 yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita dijadikan GBHN dengan ketetapan MPRS No.  /MPRS/1960 dan dinamakan Manifesto Politik (Manipol)

B.      Bidang Ekonomi

Melaksanakan sistem ekonomi terpimpin dimana presiden terjun langsung mengatur ekonomi yang berpusat pada pemerintah pusat, perekonomian terpusat pada satu tangan

Akibat: Perekonomian lesu bahkan terjadi inflasi yang sangat tajam pada tahun 1965 yang mencapai 650%

Sebab-sebab kegagalan ekonomi terpimpin:

·         Penanganan ekonomi tidak rasional dan lebih bersifat politik tanpa kendali

·         Tak ada ukuran yang objektif dalam menilai usaha

C.      Politik Luar Negeri

Politik Luar Negeri mengarah pada politik mercusuar antara lain:

·         Membagi kekuatan politik dunia menjadi dua yaitu:

-          Oldefo (Old Established Forces), yaitu kekuatan lama yang telah mapan yakni negara-negara kapitalis yang neokolonialis dan imperialis (Nekolim) misalnya Inggris, Amerika, dll

-          Nefo (New Emerging Forces), yaitu kekuatan baru yang sedang muncul yakni negara-negara progresif revolusioner (termasuk Indonesia dan negara-negara komunis umumnya)

·         Menyelenggarakan pesta olahraga negara-negara Nefo yang dikenal dengan nama Ganefo (Games of New Emerging Forces)

·         Membentuk poros Jakarta-Peking

·         Terjadinya konfrontasi dengan Malaysia, karena Malaysia dianggap sebagai negara Nekolim (antek-antek negara Barat) dan menentang pembentukan negara federasi Malaysia

Akibat: Indonesia keluar dari PBB karena Malaysia menjadi anggota Dewan Keamanan PBB

Berlakunya Demokrasi Terpimpin

Setelah proklamasi 17 Agustus 1950 berakhirlah masa pemberlakuan UUD RIS 1949 karena berbagai negara bagian federasi RIS melebur kedalam Republik Indonesia dan untuk mengatasi perubahan yang cepat itu maka dibuatlah UUDS 1950 sebagai landasan konstitusi Republik Indonesia dengan harapan secepatnya akan diadakan pemilu serta pergantian konstitusi yang baru

Berlakunya UUDS 50 membuat sistem pemerintahn Indonesia berlaku sistempemerintahn Parlementer yang sering disebut Demokrasi Liberal. Pada periode ini pula kabinet selalu silih berganti, akibatnya pembangunan tidak berjalan lancar, masing-masing partai lebih memperhatikan kepentingan partai atau golongannya. Setelah negara RI dengan UUDS 1950 dan sistem Demokrasi Liberal yang dialami rakyat Indonesia selama hampir 9 tahun, maka rakyat Indonesia sadar bahwa UUDS 1950 dengan sistem Demokrasi Liberal tidak cocok, karena tidak sesuai dengan jiwa Pancasila dan UUD 1945. Konsep sistem Demokrasi Terpimpin sendiripertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November 1956.

Akhirnya Presiden menganggap bahwa keadaan ketatanegaraan Indonesia membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara serta merintangi pembangunan semesta berencana untuk mencapai masyarakat adil dan makmur;serta melihat perkembangan dari hasil kerja Badan Konstitunate yang kurang bekerja secara maksimal dan hanya mewakili kepentingan politik dan golonganya diatas kepentingan nasional sehingga Soekarni memandang usulan untuk kembali ke UUD 1945 tidak dapat direalisasikan jika hanya berharap pada Badan Konstituante. Hal ini disebabkan oleh jumlah anggota konstituante yang menyetujui usulan tersebut tidak mencapai 2/3 bagian, seperti yang telah ditetapkan pada pasal 137 UUDS 1950. Bertolak dari hal tersebut, Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah dekrit yang disebut Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang berisi

1.    Pembubaran Badan Konstituante.

2.    Berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950, dan

3.    Pembentukan MPRS dan DPAS.

Masa Demokrasi Terpimpin

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 mendapat dukungan dari berbagai pihak. Kepala Staf Angkatan Darat mengeluarkan perintah harian bagi seluruh anggota TNI untuk melaksanakan dan mengumumkan dekrit tersebut. Mahkamah Agung membenarkan dekrit tersebut. DPR hasil pemilu pertama, pada tanggal 22 Juli 1959 menyatakan kesediaan untuk bekerja berdasarkan UUD 1945.

Negara Indonesia kembali kepada UUD 1945 dengan beberapa alasan sebagai berikut.

Ø  UUD 1945 tidak mengenal bentuk negara serikat dan hanya mengenal bentuk negara kesatuan sesuai dengan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”.

Ø  UUD 1945 tidak mengenal dualisme kepemimpinan (dua pimpinan) antara pimpinan pemerintah (perdana menteri) dan pimpinan negara (presiden).

Ø  UUD 1945 mencegah timbulnya liberalisme, baik dalam politik maupun ekonomi dan juga mencegah timbulnya kediktatoran.

Ø  UUD 1945 menjamin adanya pemerintahan yang stabil.

Ø  UUD 1945 menjadikan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia dan dasar negara.

Pembentukan Demokrasi Terpimpin

Presiden Soekarno melakukan kunjungan resmi ke Republik Rakyat China pada bulan Oktober 1956. Dia terkesan dengan kemajuan yang dibuat di sana sejak Perang Sipil, dan menyimpulkan bahwa hal ini disebabkan oleh kepemimpinan yang kuat dari Mao Zedong, yang sentralisasi kekuasaan berada di tajam kontras dengan gangguan politik di Indonesia. Menurut mantan menteri luar negeri Ide Anak Agung Gde Agung, Sukarno mulai percaya bahwa ia telah "dipilih oleh pemeliharaan" untuk memimpin rakyat dan "membangun masyarakat baru".

Tak lama setelah kembali dari China, pada 30 Oktober 1956, Soekarno berbicara tentang konsepsi nya (konsep) dari sistem pemerintahan baru. Dua hari sebelumnya ia telah meminta partai politik untuk dikuburkan. Awalnya pihak menentang gagasan itu, tetapi setelah itu menjadi jelas bahwa mereka tidak akan perlu dihapuskan, Partai Komunis Indonesia (PKI) melemparkan dukungannya di belakang Sukarno.

Pada 21 Februari 1957, Soekarno rinci rencananya. Sukarno menunjukkan bahwa di tingkat desa, pertanyaan penting diputuskan secara musyawarah yang panjang dengan tujuan mencapai konsensus. Model pengambilan keputusan, katanya, lebih cocok dengan sifat Indonesia dari demokrasi ala Barat. Sementara pembahasan di tingkat lokal dipandu oleh para tetua desa, Soekarno membayangkan bahwa presiden akan membimbing mereka di tingkat nasional. Pusat akan menjadi 'kerja sama' kabinet partai-partai besar disarankan oleh Dewan Nasional dari kelompok fungsional. Legislatif tidak akan dihapuskan. Soekarno berpendapat bahwa di bawah sistem ini, konsensus nasional bisa mengekspresikan dirinya di bawah bimbingan presiden.

Serta PKI, Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didukung Sukarno, sedangkan Masyumi Partai Islam dan Partai Sosialis Indonesia menentang rencana tersebut. Ada demonstrasi mendukung itu.

Pada 15 Maret 1957 Presiden Soekarno menunjuk ketua PNI Soewirjo untuk membentuk "kabinet bekerja", yang akan bertugas mendirikan Dewan Nasional sesuai dengan konsep presiden. Namun, sejak Masyumi, partai oposisi terbesar, tidak diminta untuk berpartisipasi dalam pembentukan kabinet, upaya Soewirjo datang ke apa-apa. Namun, pada tanggal 25 Maret, Soekarno meminta Soewirjo untuk mencoba lagi dan memberinya satu minggu untuk membentuk kabinet, tetapi sekali lagi, Soewirjo gagal.

Akhirnya, Sukarno mengadakan pertemuan dengan 69 tokoh partai di Istana Negara pada tanggal 4 April, di mana ia mengumumkan niatnya untuk membentuk kabinet kerja darurat ekstra-parlementer, dan bahwa "warga" Sukarno akan mengaturnya. Yang baru "Kabinet Kerja", yang dipimpin oleh Menteri prime non-partai Djuanda Kartawidjaja diumumkan pada tanggal 8 April 1957 di Istana Bogor. Meskipun PKI tidak termasuk, beberapa anggota yang bersimpati kepada partai. Bahkan, dalam teori, itu adalah kabinet non-partai.

Dewan Nasional didirikan oleh undang-undang darurat Mei 1957. Hal ini dipimpin oleh Sukarno, dengan Ruslan Abdulgani sebagai wakil ketua. Pada peresmiannya pada tanggal 12 Juli, itu terdiri 42 anggota yang mewakili kelompok-kelompok seperti petani, buruh dan perempuan, serta berbagai agama. Keputusan yang dicapai melalui konsensus dan bukan melalui voting. Sebagai badan non-politik berdasarkan kelompok fujnctional, itu dimaksudkan sebagai penyeimbang sistem politik. Kabinet tidak wajib memperhatikan saran yang diberikan oleh Dewan Nasional, tetapi dalam prakteknya jarang mengabaikannya.

Sementara itu, tentara sedang berusaha untuk meningkatkan perannya dengan mendirikan kelompok fungsional sendiri. Pada Juni 1957 Nasution mulai mencoba merayu kelompok fungsional para pihak dan berhasil mempersatukan kelompok veteran di bawah kontrol militer. Ia juga digunakan darurat militer untuk menangkap beberapa politisi atas tuduhan korupsi, sementara komandan militer wilayah membatasi kegiatan partai, terutama orang-orang dari PKI, yang bermarkas di Jakarta diserang pada bulan Juli.

Setelah kegagalan resolusi PBB yang menyerukan Belanda untuk berunding dengan Indonesia atas masalah Irian Barat, pada tanggal 3 Desember, PKI dan PNI serikat mulai mengambil alih perusahaan-perusahaan Belanda, tetapi 11 hari kemudian, Nasution menyatakan bahwa tentara akan menjalankan perusahaan ini . Ini memberi tentara peran ekonomi utama.

Kondisi Sosial Dan Budaya Pada Masa Demokrasi Terpimpin

1. Larangan pedagang asing di luar ibukota daerah

Dalam bidang sosial, pada masa Demokrasi Terpimpin pernah terjadi konflik antar pedagang asing, terutama Cina. Pada 1 Januari 1960, para pedagang asing dilarang berdagang di pedesaan. Akibatnya, banyak di antara mereka yang dipindahkan ke kota. Atas kebijakan tersebut pemerintah di Beijing memberikan reaksi keras terhadap usaha tentara Indonesia melarang warga negara asing (etnis Cina) bergerak dalam bidang usaha eceran diluar kota-kota besar.

2. Kerusuhan di Jakarta

Pada masa Konfrontasi Indonesia-Malaysia, keadaan sosial Indonesia mulai kacau. Kedutaan besar Inggris dan 21 rumah stafnya dibakar habis di Jakarta. Sebagai balasan, kedutaan besar Indonesia di Malaysia juga mengalami kerusakan. Hal ini berujung pada pemutusan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura.

Soekarno ketika masa Demokrasi Terpimpin 

3. Konflik Lekra dengan Manikebu

Dalam bidang kebudayaan, juga terdapat konflik Lekra dan Manikebu. Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat) kelompok pendukung ajaran Nasakom sementara Manikebu (Manifesto Kebudayaan) adalah sekelompok cendekiawan yang anti dengan ajaran tersebut. Kelompok Manikebu mendukung Pancasila, namun tidak mendukung ajaran Nasakom. Manikebu tidak ingin kebudayaan nasional didominasi ideologi tertentu. Manikebu kemudian dilarang oleh pemerintah RI karena dianggap menunjukkan sikap ragu-ragu terhadap revolusi. Tokoh-tokoh dalam Manikebu antara lain H.B. Jassin dan Taufiq Ismail.

4. Pelarangan musik dan tarian ala Barat

Squad, sekarang kamu tentu bisa dengar berbagai musik dan menarikan berbagai tarian dengan bebas, ‘kan? Berbeda dengan masa Demokrasi Terpimpin, segala aspek kehidupan masyarakat berada di bawah dominasi politik. Bahkan, kelompok seniman Koes Bersaudara (Koes Plus) juga pernah ditahan oleh pihak Kejaksaan karena dianggap memainkan musik yang kebarat-baratan. Melalui pidato-pidatonya, Presiden Soekarno mengecam kebudayaan Barat berupa musik “rock and roll”, dansa ala “cha-cha”, musik pop.

Hidup di masa sekarang tentunya berbeda dengan kehidupan Indonesia di masa demokrasi terpimpin, ya. Jika di masa sekarang kita bisa hidup bebas, di masa itu pemerintah hampir “memasuki” semua aspek kehidupan. Kita harus bersyukur nih, Squad. Oh iya, kalau kamu mau diskusi tentang topik ini lewat RuangLesyang pastinya didampingi sama guru-guru yang handal.

Peristiwa penting Di Masa Demokrasi Terpimpin

Kehidupan Indonesia di masa Demokrasi Terpimpin ini memicu terjadinya berbagai peristiwa penting. Peristiwa apa saja, bisa kamu cek di infografis di bawah ini ya, Squad!

Kondisi Ekonomi Pada Masa Demokrasi Terpimpin

                         

Kondisi ekonomi pada masa awal Demokrasi Terpimpin sangat terpuruk akibat pemberontakan-pemberontakan yang terjadi. Untuk mengatasi keadaan ekonomi pada masa ini, sistem ekonomi berjalan dengan sistem komando, di mana alat-alat produksi dan distribusi yang vital harus dimiliki dan dikuasai negara atau minimal di bawah pengawasan negara.

1. Pembentukan Dewan Perancang Nasional (Depernas) dan Badan Perancangan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Upaya perbaikan perekonomian Indonesia dilakukan dengan pembentukan Dewan Perancang Nasional (Depernas) pada 15 Agustus 1959 yang dipimpin Moh. Yamin. Dapernas kemudian menyusun program kerjanya berupa pola pembangunan nasional yang disebut sebagai Pola Pembangunan Semesta Berencana dengan mempertimbangkan faktor pembiayaan dan waktu pelaksanaan pembangunan. Pola Pembangunan Semesta dan Berencana terdiri atas Blueprint tripola yaitu proyek pembangunan, pola penjelasan pembangunan dan pola pembiayaan pembangunan.

Pada tahun 1963, juga dibentuk Badan Perancangan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dipimpin Presiden Soekarno sebagai pengganti Depernas. Tugas Bappenas adalah menyusun rencana pembangunan jangka panjang maupun pendek.

2. Penurunan nilai uang

Untuk membendung inflasi dan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, pada tanggal 25 Agustus 1950 pemerintah mengumumkan penurunan nilai uang. Gimana sih penurunan nilai uang tersebut? Sebagai contoh, untuk uang kertas pecahan Rp500 nilainya akan berubah menjadi Rp50 begitu seterusnya. Selain itu, semua simpanan di bank yang melebihi Rp25.000 akan dibekukan.

3. Melaksanakan Deklarasi Ekonomi (Dekon)

Pada tanggal 28 Maret 1963 dikeluarkan landasan baru bagi perbaikan ekonomi secara menyeluruh yaitu Deklarasi Ekonomi (Dekon). Tujuan dibentuknya Dekon adalah untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari imperialisme. Meski begitu, dalam pelaksanaannya Dekon tidak mampu mengatasi kesulitan ekonomi dan masalah inflasi, Dekon justru mengakibatkan perekonomian Indonesia stagnan. Masalah perekonomian diatur atau dipegang oleh pemerintah sedangkan prinsip-prinsip dasar ekonomi banyak diabaikan.

4. Pembangunan Proyek Mercusuar

Keadaan perekonomian semakin buruk karena pembengkakan biaya proyek mercusuar. Proyek Mercusuar Soekarno adalah proyek pembangunan ibukota agar mendapat perhatian dari luar negeri. Untuk memfasilitasi Ganefo (Games of the New Emerging Forces) sebagai tandingan dari Olimpiade, pemerintah membangun proyek besar seperti gedung CONEFO yang sekarang dikenal sebagai DPR, MPR, DPD DKI Jakarta, Gelora Bung Karno, Hotel Indonesia, Jembatan Semanggi, pembangunan Monumen Nasional (Monas), dan pusat pertokoan Sarinah.

Dampak Demokrasi Terpimpin

                              

Demokrasi terpimpin berlaku sebagai sistem pemerintahan Indonesia sejak presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit pada 5 Juli 1959. Inilah awal berlakunya sistem pemerintahan demokrasi terpimpin atau dikenal dengan rezim orde lama.
Adapun beberapa dampak dari sistem pemerintahan ini adalah sebagai berikut:

1. Dampak Positif

• Negara terhindar dari perpecahan dan krisis yang tak berkesudahan.

• Mengembalikan UUD 1945 sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahan.

• Menjadi awal dibentuknya Lembaga Tinggi Negara, yaitu MPRS dan DPAS.

2. Dampak Negatif

• Presiden, MPR, dan lembaga tinggi negara lainnya memiliki kekuasaan yang besar sehingga timbul potensi penyalahgunaan.

• Memberlakukan Dwifungsi Militer sehingga Militer dapat ikut berpolitik.

Sistem pemerintahan ini juga memberikan dampak besar bagi situasi politik di Indonesia kala itu. Adanya kepemimpinan kaum borjouis dan PKI membuat banyak masyarakat melakukan penolakan.
Ditambah lagi maraknya korupsi di kalangan birokrat dan militer mengakibatkan pendapatan Indonesia dari ekspor mengalami penurunan drastis. Tidak hanya itu, inflasi yang cukup parah juga terjadi sebagai akibat tidak stabilnya kondisi ekonomi Indonesia pada saat itu.